Banda Aceh – Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh mengalami kekosongan sudah tiga bulan lebih , semenjak digelarnya Musyawarah Wilayah (Muswil) IX pada 28-31 Mei 2021 di Banda Aceh.
Namun demikian, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dikabarkan telah mengambil alih, terhadap proses pembentukan kepengurusan baru, pasca berakhirnya kepengurusan lama dibawah nahkoda Tgk Amril M Ali.
“Terkadang tidak terjadinya kesepakatan. Sehingga oleh DPP Partai berlambang ka’bah itu mengambil alih seluruh kepemimpinan formatur. Saya dengar ada yang membangun komunikasi antara DPP dengan para formatur, namun faktanya sampai akhir ini belum melahirkan ketua PPP Aceh yang baru beserta jajaran kepengurusanya,” jelas Ketua Stering Commite Muswil PPP, Ihsanuddin MZ di kediamannya Al- Ihsan Pango Raya, Selasa 7 September 2021.
Sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX. Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan turut dihadiiri Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta unsur Forkopimda serta para ketua-ketua partai di Aceh”.
Tentu Muswil PPP kemarin telah berlangsung secara demokrasi, dan aturan dalam Ad/Art sudah dijalankan dengan baik, seperti pergantian kepengurusan dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk periode 2021-2026, serta melahirkan sejumlah formatur yang terdiri dari unsur DPW PPP Aceh, DPC kabupaten/Kota dan unsur dari DPP.
Para anggota formatur tersebut, serta diberikan waktu untuk bekerja secara aturan yang ada, kata politisi dan ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR Aceh.
Ada beberapa nama tim formatur tersebut dari unsur DPP yaitu Fitri Gayo. Sedangkan dari dari unsur DPW PPP Aceh, Tgk H Amri M Ali. Kemudian dari masing-masing DPC diantaranya Muzakkir, Muzanni, Musannif, Daifannus, Athaillah dan Zainuddin Ibna.
“Mereka sudah beberapa kali melakukan rapat formatur di Jakarta bersama unsur DPP, namun saya lihat sampai saat ini belum mengerucut satu nama. Pastinya apapun yang keputusan yang diambil, nantinya harus mendapatkan persetujuan dari anggota formatur,” ujar Ihsanuddin MZ.
Ihsanuddin mengaku kepengurusan DPW PPP di seluruh Indonesia hampir semuanya telah terbentuk, hanya saja saat ini tinggal Aceh, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Maluku Utara.
“Kami berharap kepada dewan pimpinan pusat agar segera menentukan kepengurusn DPW PPP Aceh, karena banyak hal yang harus di tuntaskan menyangkut kepentingan politik di Aceh. Sehingga proses regenerasi kepengurusan ditingkat DPC se-provinsi bisa berjalan,” demikian Ihsanuddin.
Discussion about this post